Home / Artikel / MEMBENTUK KARAKTER MASYARAKAT MELALUI PEMBANGUNAN INPRASTRUKTUR

MEMBENTUK KARAKTER MASYARAKAT MELALUI PEMBANGUNAN INPRASTRUKTUR

Oleh: Dr. Zulfikar Ali Buto, MA

Terkadang kita dibingungkan dengan berbagai persoalan hidup yang semakin hari semakin membuat diri ini tak menentu, persoalan tersebut cenderung diarahkan untuk menjawab ribuan pertanyaan yang semestinya tidak wajib untuk dijawab. Persoalan-persoalan hidup yang sering membuat individu sampai dengan kelompok masyarakat saling adu-domba membutuhkan jawab apa?.. mengapa?.. dan bagaimana?… pertanyaan yang menimbulkan berbagai jawaban negatif telah mengigiring karakter masyarakat yang bertransformasi ke arah yang kurang baik, bahkan cenderung anarkis, kasar, egois, dan sulit menerima kenyataan.

Kenyataan ini tidak dapat dipandang sebelah mata atau dianggap persoalan kecil, berbagai kondisi yang tidak diharapkan dapat saja terjadi bila dibiarkan terkontaminasi bermacam penyakit sosial. Persoalan-persolan yang menggiring masyarakat terus melangalami kerugian cenderung mengutamakan kepentingan individu dan kelompok masyarakat tertentu, jika terlalu dibiarkan oleh pemerintah pusat dan daerah maka, kecederungan oknum pemegang kebijakan dapat merugikan masyarakat sehingga menciptakan berbagai polemik, buruk sangka, sifat mencela, fitnah, publikasi publik yang negatif bahkan berujung anarkis. Pembangunan inprastruktur oleh pemegang kebijiakan misalnya, pembangunan yang dilakukan pemerintah baik pusat dan daerah berujung pada kemudharat, masyarakat yang kerap memperburuk  keadaan dana masyarakat yang kurang ouas dengan apa yang telah diberikan oleh pemangku kebijakan. Contoh relokasi pembangunan kantor, rekonstruksi pembangunan insdustri, dan perbaikan jalan.

Beberapa contoh di atas adalah sebagian kecil contoh yang menciptakan polemik negatif terhadap pemerintah yang memegang tampuk kebijakan tertinggi atau yang berwewenang. Profil kebijakan dalam pembangunan dipersepsikan terhadap karakter bangsa dan pemerintahan dinilai melalui pembangunan inprastrukturnya sehingga menutup mata masyarakat terhadap pembangunan di bidang lainnya.

Berikut sepercak harapan masyarakat terhadap pembangunan inprastruktur di berbagai daerah berdasarkan hasil observasi di wilayah Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara. Melalui harapan tersebut dimaksudkan akan dapat meminimalisir persepsi negatif terhadap pembangunan inprasuktur pemerintah pusat dan daerah.

  1. Perencanaan Pembangunan melalui analisis SWOT

Pembangunan inprastrutur idealnya melakukan perencanaan yang terstruktur dalam kontek manajemen pembangunan yang baik. Perencanaan pembangunan idealnya melakukan analisis SWOT yang diartikan sebagai penelaahan terhadap empat bidang analasis manajamenen pembangunan. Yang pertama adalah Strength, Strength diartikan sebagai kekuatan yang dapat ditimbulkan dari pembangunan yang direncanakan secara bersama. Strength yang dimaksud adalah eratkaitannya dengan manfaat atau efek prositif atau negatif yang akan timbul jika pembangunan dilaksanakan. Kedua adalah Weakness, Weakness merupakan kelemahan yang akan lahir dari perencanaan yang akan dibangun. Analisis ini dari Weakness yang akan memberikan pertimbangan negatif dari polemik bila pembangunan tetap dilaksanakan, idealnya pemerintah harus menjadi solusi dari kelemahan tersebut sehingga setidaknya dapat meminimalisis persepsi negatif tersebut. Ketiga Opportunity, Opportunity adalah peluang atau kesempatan yang baik untuk dimanfaatkan untuk mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Peluang ini hendaknya menjadi batuloncatan pemerintah untuk dapat melahirkan berbagai hal yang dapat bermanfaat bagi masyarakat, selain itu pemerintah juga harus dapat membuka peluang pelayanan masyarakat sesuai dengan kondisi dan keadaan masyarakat yang memiliki karakter yang bermacam-macam. Keempat adalah Threat, Threat, diartikan sebagai ancaman yang akan diperoleh jika sebuah kebijakan dilaksanakan. Ancaman dalam pembangunan inprastruktur tidak diartikan secara negatif, akan tetapi ancaman dijadikan tolak ukur untuk mencari solusi yang akan dilakukan dan dilaksanakan jika sebuah kebijakan dilaksanakan secara bersama.

  1. Pembangunan Berasaskan Keadilan

Berikutnya untuk membangun karakter masyarakat melalui pembangunan inprastruktur daerah adalah pembangunan yang berdasarkan asas keadilan. Adil diartikan sebagai pemerataan berbagai inprastruktur yang dibutuhkan dalam sebuah gampong dan kecamatan. Pemerataan inprastruktur di gampung termasuk pembangunan jalan yang tidak memihak oleh kepentingan individu atau golongan, pemeritah diharapkan dapatn transfaran dalam memilih hal yang terpenting di antara yang penting. Untuk itu pemrintah diharapkan dapat duduk bersama dengan aparatur gampung atau kecamatan untuk menentukan masyarakat yang mana terpenting dari yang penting. Hal ini diharapkan akan dapat meminimalisir polemik negatif terhadap pemerintah dalam hal pembangunan inprastruktur daerah yang merata.

  1. Pembangunan Berasaskan Kebutuhan

Pembangunan inprastruktur daerah diharapkan juga memiliki asas berdasarkan kebutuhan yang terpenting dari yang penting. Berbagai kebutuhan terkadang sedikit sulit menentukan mana yang lebih butuh dari yang butuh, akan tetapi kebutuhan dapat dipilah melalui kondisi yang dialami oleh masyarakatnya sehingga pemilahan berdasarkan kebutuhan akan dapat dilihat dengan baik. Misalkan perbaikan jalan memang butuh, namun mana yang lebih penting dibandingkan perbaikan jembatan yang terkadang memberikan kondisi yang dapat merenggut nyawa bila tidak segera diperbaiki. Pemerintah diharapkan jeli dan sigab dalam menentukan dan memilih inprastruktur yang lebih penting dari yang penting.

  1. Pembangunan Berasaskan Kekeluargaan

Asas berikutnya adalah asasa kekeluargaan, ini yang sering diabaikan oleh pemerintah daerah pusat dalam hal pembangunan inprastruktur, namun jika dicermati hal ini pula yang sering memberikan polemik negatif terhadap pemerintah. Asas kekeluargaan diartikan sebagai asas kebersamaan bukan individu atau golongan, pembangunan berdasarkan asas kekeluargaan bertujuan agar pembangunan apapun yang diberikan oleh daerah atau pusat bagi masyarakat merasa memiliki dan berkeinginan besar untuk menjaga dan melestarikan dari apa yang mereka peroleh di daerahnya masing-masing. Untuk itu, masyarakat dapat merasa diperthatikan, diberdayakan, diikutsertakan dan diyakini keberadaannya di wilayah mereka berdomisili.

  1. Pembangunan Berasaskan Lokalisasi Sosial

Terakhir adalah pembangunan diharapkan memiliki asas lokalisasi sosial yang tinggi. Strata sosial tentu memiliki tingkatan yang bermacam-macam sehingga karakternya juga pasti akan bermacam ragam. Kondisi ini menyebabkan masyatakat sulit ditebak apa yang sebenarnya yang diinginkan oleh mereka. Contohnya masyarakat yang multi kultural di mana masyarakat yang telah bercampur dengan berbagai ras, suku dan bangsa sehingga untuk masuk dan berinterkasi dengan mereka perlu pendakatan yang baik. Pemerintah diharapkan peka terhadap kondisi ini, lokalisasi sosial diartikan bahwa pembangunan inprastruktur tidak melihat siapa, suku dan bangsa apa yang berdomisili pada gampong tertentu. Akan tetapi ketika wilayah atau gampong tersebut masih berlokasi pada Kota Madiya atau Kabupaten tertentu membutuhkan pembangunan inprastruktur yang dibuhkan, maka pemerintah menghilangkan sikap hal demikian. Unsur pembangunan lokalisasi sosial dan pemerataan tidak memandang siapa pengguna dan dari mana mereka berasal, akan tetapi penggunaan inprastruktur dalam sebuah Kota Madiya adalah milik bersama dan dirasakan bersama serta dinikmati secara bersama.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *